Gusnar A. Suleman Tekankan Transparansi Dana Desa dalam Workshop Pengelolaan Keuangan Desa di Touna

 

TOUNA – Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Gusnar A. Suleman menghadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Tojo Una-Una, Selasa (28/4/2026). Kehadiran Gusnar menjadi perhatian dalam kegiatan yang membahas penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel tersebut.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat pusat, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin Mohammad Said, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan RI, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peserta kegiatan terdiri dari kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Tojo Una-Una. Evaluasi pengelolaan keuangan desa menjadi fokus utama guna memastikan pembangunan desa berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Touna, Gusnar A. Suleman, menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang profesional dan sesuai aturan agar pembangunan desa benar-benar dirasakan masyarakat.

.

Ia juga menilai workshop tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait tata kelola keuangan yang baik, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran maupun persoalan hukum di kemudian hari.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa semakin memahami tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel, sehingga pembangunan desa dapat berjalan maksimal dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat hingga ke desa harus diimbangi dengan kemampuan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan kebocoran keuangan.

Menurut Bupati, masih ditemukannya berbagai kasus penyalahgunaan anggaran di sejumlah daerah menjadi alasan pemerintah pusat melakukan penyesuaian bahkan pengurangan anggaran bagi daerah dan desa. Karena itu, seluruh aparatur pemerintahan diminta meningkatkan pemahaman terkait tata kelola keuangan yang baik dan sesuai aturan.