SRM Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Touna

 

MEDIA PARLEMEN | Solidaritas Rakyat Miskin (SRM) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tojo una-una (Touna) Kamis,(28/1/2021).

Anggota DPRD touna menyambut kedatangan Massa aksi damai oleh solidaritas rakyat miskin  tojo una una,yang

Dihadapan Tiga Anggota DPRD massa aksi menyampaikan aspirasi lewat orasi secara bergantian  menuntut agar direktur RSU ampana dr Niko turun dari jabatanya terkait beberapa peristiwa beruntun tentang pelayanan pasien yang terjadi di RSU ampana.

,Kedatangan puluhan  massa aksi damai ini disambut anggota DPRD Touna aktif Ilham J Lamahuseng,SE,Jafar M Amin,SE dan Andri Purwanto,ST di halaman Kantor DPRD Touna.Kamis 28/01/2021

Koordinator aksi damai oleh solidaritas rakyat miskin touna Muhamad Aksa meminta  kepada anggota dewan aktif,untuk memastikan dan akan menjadwalkan serta memanggil direktur RSU Ampana,kepala dinas kesehatan pimpinan DPRD dan Bupati Touna untuk dilakukan dengar pendapat bersama.

" saya kira sebisa mungkin ini harus diagedakan dan harus dijatwalkan,untuk membahas masaalah ini kita hannya butuh penegasan itu" ucap Mohamamad Aksa dalam orasinya.

Legislator partai Golkar Ilham J Lamahuseng,SE merespon aksi damai oleh solidaritas rakyat miskin touna dan menyampaikan akan mengatur jadwal pertemuan bersama. 

" olehya kami suda bersepakat bahwa kami minta untuk kita bertemu diruangan aspirasi,tetapi ada keinginan lain teman-teman aksi untuk kita duduk bersama,antara pemerintah daerah DPRD serta teman-teman aliansi olehya kalau itu tuntutatnya berarti kita akan mengatur jatwal " kata Ilham Lamahuseng

Ketua Fraksi Nasdem  Jafar M Amin  menambahkan hasil kordinasi ini kalau tidak ada halangan DPRD akan menjadwalkan pada  hari senin tanggal 1 februari 2020.

" kami akan minggudang semua instasi terkait termasuk dari aliansi peduli masyarakat miskin,saya kira ini harus kita sikapi bersama-sama karna ini merupakan pelayanan publik nah sekali lagi kami prihatin atas kejadian yang terjadi diwilayah kabupaten tojo una una,tuntutat mereka untuk mencopot direktur rumasakit nanti kita lihat karna ini adalah kewenangan oleh bupati " terang Ja'far M Amin .