DPRD Touna dan OPD Kedepankan Tranparansi Dalam Penetapan e-Planing dan e-Budgeting

Ampana,Suaraparlemen.com - Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tojo Unauna antara legislatif dan eksekutif berlangsung pada selasa  (08/0019/2019) dipimpin langsung oleh ketua DPRD Gusnar Suleman SE.MM
ketua DPRD gusnar Suleman mengapresiasi penerapan e-planing dan e- budgeting .

Dalam rapat tersebut ketua DPRD menyapaikan ,sehubungan dengan proses perencanaan pembangunan Daerah tahun 2020 yang berbasis elektronik yaitu e-Planing/e-budgeting  sesuai rekomendasi dari komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rapat evaluasi baik diprovinsi  sulawesi tengah maupun Kabupaten Tojo Unauna.

Dalam rapat DPRD  bersama Organisasi perangkat Daerah ( OPD) tersebut menghasilkan kesimpulan dan keputusan rapat yang disampaikan langsung oleh ketua DPRD .

1.Bahwa program kegitan  pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan harus harus diketahui oleh pihak publik dalam artian bahwa masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah , oleh karena itu system aplikasi yang berbasis e-Planing dan e-Budgeting sangat dibutuhkan karena bersifat online memuat semua dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai patron dalam pelaksanaan pembangunan daerah .

2.Pelaksanaan Musrembang tingkat Kecamatan akan dilaksanakan pada minggu 1/2 bulan februari dan musrembang   tingkat Kabupaten akan dilaksanakan pada minggu 3/4 pada tahun 2019 sejalan dengan hal tersebut maka pokok pokok pikiran DPRD yang diperoleh pada saat reses DPRD berupa laporan reses disampaikan untuk di input dalam dokumen perencanaan paling lambat satu minggu sebelum musrembang dilaksanakan karena ini akan menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran penyusunan APBD pada tahun 2019.

3. Hasil reses DPRD dalam bentuk pokok pokok pikiran yang prioritas dalam forum OPD pada bulan telah masuk dalam Renja OPD sehingga dalam pelaksanaannya tinggal menyesuaikan dengan Pagu anggaran yang tersedia

4. Perlu memprioritaskan pokok pokok pikiran hasil reses karena hal tersebut merupakan pertanggung jawaban moral anggota DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

5. Terkait dengan sarana dan prasarana penerapan e-Planing dan e-Budgeting dinas Kominfo telah siap dalam pelaksanaannya tetapi mengingat perkembangan IT maka perl;u dukungan DPRD dalam melengkapi peralatan sarana dan prasarana tersebut penunjamg lainnya dibutuhkan di Kominfo.

6. Pemerintah daerah dan DPRD sepakat dalam penerapan e-Planing dan e-Budgeting dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga perencanaan pembangunan daerah yang bersifat online berujung kepada keterbukaan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Laporan : Haris Wartabone