Ampana, Parlementounatouna.com – Bupati Tojo Unauan Muhamad Lahay usai rapat paripurna istimewa DPRD Selasa (24/4) dalam rangka penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD kepada kepala daerah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tojo Unauna akhir tahun anggaran 2017.
Dalam forum resmi Tersebut Bupati memberikan peringatan keras kepada Balai Taman Nasional Kepulauan Togean jika hanya membuat resah masyarakat dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat kepulauan tentunya tidak menutup kemungkinan Akan Menolak.
"jika meresahkan Warga, saya atas nama kepala daerah secara tegas akan melakukan penolakan kembali Taman Nasional" Tegas Mohamad Lahay
Lebih Lanjut Muhamad Lahay yang sebelumnya telah memberikan dukungan atas pengelolaan kawasan Taman nasional Togean dengan harapan agar dapat membantu pemerintah daerah nyatanya terlalu banyak masalah yang muncul.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD dan Wakil Ketua juga memberikan warning terhadap BTNKT
Jafar mengungkapkan contoh kecil yang terjadi belum lama ini ketika ada pengambilan pasir saja masayakat di proses dan lain sebagainya. " ujar Jafar M Amin
Gusnar Suleman dalam kesempatan itu mengatakan olehnya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tojo Unauna akan segera melakukan evaluasi terkait dengan masalah Taman Nasional Kepulauan Togean .
Hal senada juga di tegaskan oleh Ketua DPRD Touna Gusnar Sulaeman buat apa dengan keberadaan taman nasional jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat lebih baik kita tolak saja.
" tidak ada peroalan karena saya juga tiap hari menerima keluhan masyarakat terhadap Taman Nasional Togean uangkap Gusnar ." jelasnya
Anggota DPRD Kabupaten Tojo una una Ilham Lamahuseng daerah pemilihan kepulauan juga ikut angkat bicra bahwa taman nasional Togean setelah diakomodir seharusnya bersama sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan.
" tetapi pada kenyataannya TNKT tidak mampu menjaga Kepulauan Togean bahkan warga di ancam melakukan zonasipun tanpa sepengetahuan masyarakat bahkan ada masyarakat dilarang mengambil kayu dan pasir di Unauna sementara Balai Taman Nasional tidak mencarikan alternatif untuk pengambilan pasir " Kata Ilham
Dalam Paripurna disebutkan, Sebelumnya juga rencana pembangunan jalan anggaran 20 miliar terhambat dengan keberadaan taman nasional .
Ilham juga menyarankan agar taman nasional kita moratorium karena masyarakat terus melakukan pergerakan dan fraksi golkar akan mendukung sikap yang akan diambil oleh pemerintah daerah . (SHI)
laporan : Saiful Hulungo
